KERINCI, SJBNEWS.CO.ID - Salah satu oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci menjadi buah bibir di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat. Pasalnya, pejabat tersebut disebut-sebut jarang mengikuti apel pagi dan absen kerja, namun tetap menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) secara lancar.
Informasi yang dihimpun SJBNews menyebutkan, oknum pejabat berinisial VDR, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga, merupakan salah satu pejabat eselon III di Dinas PUPR Kerinci. Ia dikabarkan jarang terlihat saat apel pagi, namun hampir setiap hari tercatat menjalankan tugas luar berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
Wartawan SJBNews yang melakukan penelusuran langsung ke Kantor Dinas PUPR Kerinci di Bukit Tengah pada Senin (13/10) pagi, mencoba menanyakan keberadaan sang pejabat kepada para staf Bidang Bina Marga. Namun, para staf memilih diam dan enggan memberikan keterangan.
Salah seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dengan kondisi tersebut.
"Kami heran juga, Kabid BM itu jarang absen dan tidak pernah ikut apel pagi, tapi TPP-nya lancar-lancar saja. Anehnya, setiap hari beliau selalu pakai SPT. Jangan-jangan meski tidak dinas luar, SPT tetap dikeluarkan. Mungkin karena dia anak buah kesayangan Kadis,” ujar sumber tersebut dengan nada sindiran.
Sumber lain juga menilai, jika hal tersebut benar terjadi, maka berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah, karena pembayaran TPP dan dana perjalanan dinas (SPT) bisa menjadi tidak tepat sasaran.
Ketika dikonfirmasi terkait dugaan ini, Sekretaris Dinas PUPR Kerinci, Raflizar, mengaku akan melakukan pengecekan.
"Kadang SPT memang diberikan, kadang tidak. Nanti akan kita cek lagi,” ujar Raflizar singkat.
Menariknya, keesokan harinya pada Selasa (14/10), suasana apel pagi di Dinas PUPR tampak berbeda. Sekretaris Dinas langsung bertindak sebagai inspektur apel dan menegaskan pentingnya kedisiplinan ASN.
“Seluruh pegawai wajib absen dan ikut apel pagi, karena kita sedang diperhatikan media,” tegasnya dalam arahannya, sebagaimana disampaikan oleh sumber SJBNews di lapangan.
Beberapa ASN berharap agar Pemkab Kerinci segera menertibkan penggunaan SPT dan memperketat pengawasan disiplin ASN, terutama bagi pejabat yang memegang jabatan strategis.
“Kalau masalah SPT ini tidak ditertibkan, bisa jadi celah penyalahgunaan anggaran. Negara bisa rugi, daerah juga dirugikan,” tutur salah satu sumber lainnya.
Kasus dugaan penyalahgunaan SPT dan ketidakdisiplinan pejabat PUPR Kerinci ini diharapkan segera mendapat perhatian serius dari pihak berwenang, agar tidak menurunkan etos kerja ASN lain di lingkungan Pemkab Kerinci. (Dilas)
